Pasal 28

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

• melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
• mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
• menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
• mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
• membuat peta penanaman modal Indonesia;
• mempromosikan penanaman modal;
• mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
• membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
• mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
• mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal

bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .