Pasal 8

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi

ketenagakerjaan.

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain meliputi:

• penduduk dan tenaga kerja;

• kesempatan kerja;

• pelatihan kerja;

• produktivitas tenaga kerja;

• hubungan industrial;

• kondisi lingkungan kerja;

• pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

(3) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik dari instansi

pemerintah maupun instansi swasta.