Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah

dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya,

ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

1. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau

badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan

hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

1. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan

sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif,

yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan

konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi

Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah

diakses, dan terlindungi secara hukum.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

www.peraturan.go.id

2019, No.212 -3-

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.