Pasal 54

(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Dewan Perwakilan Rakyat;
• Dewan Perwakilan Daerah;
• Mahkamah Agung dan badan peradilan;
• Badan Pemeriksa Keuangan;
• menteri dan pejabat setingkat menteri;
• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
• gubernur, bupati atau walikota;
• notaris; dan
• pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang.

(2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk

kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:

• Presiden dan Wakil Presiden;

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Dewan Perwakilan Rakyat;

• Dewan Perwakilan Daerah;

• Mahkamah Agung dan badan peradilan;

• Badan Pemeriksa Keuangan;

• menteri dan pejabat setingkat menteri;

• kepala . . .

• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
• gubernur, bupati atau walikota;
• notaris; dan
• pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang.

(3) Lambang Negara sebagai lencana atau atribut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

(4) Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan

peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.