Pasal 74

(1) Pemohon adalah:

• perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah peserta pemilihan umum;

• pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan

umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

• partai politik peserta pemilihan umum.

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan

umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang

mempengaruhi:

• terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

• penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden;

• perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu

daerah pemilihan.

(3) Permohonan ...

PRESIDEN

(3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum

mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.