UU
MAHKAMAH KONSTITUSI
Pasal 68
BAB 5 — HUKUM ACARA
(1) Pemohon adalah Pemerintah.
(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang
ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang
bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.