Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

• perorangan warga negara Indonesia;

• kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

• badan hukum publik atau privat; atau

• lembaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib

menguraikan dengan jelas bahwa:

• pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan/atau

• materi …

PRESIDEN

• materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.