Pasal 23

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada

Ketua Mahkamah Konstitusi;

• telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;

• telah berakhir masa jabatannya; atau

• sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

• dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• melakukan perbuatan tercela;

• tidak ...

PRESIDEN

• tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya

selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

• melanggar sumpah atau janji jabatan;

• dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan

dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

• tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

(3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g

dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela

diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

(4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden

atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

(5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah

Konstitusi.