Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

• menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

• memutus pembubaran partai politik; dan

• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

• pengkhianatan ...

PRESIDEN

• pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap

keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

• korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan

sebagaimana diatur dalam undang-undang.

• tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

• perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

• tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.