Pasal 118

(1) Untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang

bangun dan rekayasa perkeretaapian.

(2) Rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

• Pemerintah . . .

• Pemerintah;
• Pemerintah Daerah;
• badan usaha;
• lembaga penelitian; atau
• perguruan tinggi.