UU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 89
BAB 11 — SANKSI ADMINISTRATIF
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda
apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- pindah datang bagi Orang Asing yang memillki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1);
- pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1);
- perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(2); atau
- perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .
