Pasal 80

(1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan

darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana

aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).