UU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 7
BAB 3 — KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi :
- koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bagian Kedua Instansi Pelaksana