Pasal 16

(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.

(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

• Rencana . . .

• Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi memuat:

• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
• arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
• rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan
• rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.