Pasal 38

(1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.

(2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara:

• menerbitkan laporan tahunan; dan
• membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat

hal-hal sebagai berikut:

• laporan penggunaan anggaran;
• data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
• data yang berkaitan dengan fungsi rekruitmen Hakim Agung.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula

kepada Presiden.

(5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut

ketentuan undang-undang.