PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan mulai berlaku tanggal 17 September 1992 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kukuh bagi perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan;

• bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, maka untuk menjaga agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang-undang tersebut guna memberi waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan pemahaman, persiapan, dan kesiapan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya mengenai Undang-undang tersebut;

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angkutan Jalan menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14

TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENJADI

UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan menjadi Undang-undang, dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) selama satu tahun dari tanggal 17 September 1992 sampai tanggal 17 September 1993."

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MENJADI UNDANG-UNDANG

UMUM

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai jangkauan dan peranan yang besar dalam usaha mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan.

Oleh karena luasnya jangkauan dan peranan sebagaimana tersebut di atas, adalah wajar apabila diusahakan agar pelaksanaan Undang-undang tersebut dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan pemahaman, persiapan, dan kesiapan yang lebih matang baik di lingkungan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat luas. Segenap jajaran aparat pemerintah yang bersangkutan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta masyarakat luas perlu benar-benar siap dalam melaksanakan Undang-undang tersebut.

Berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaannya telah dilakukan secara intensif dengan memperhatikan pula aspirasi masyarakat. Berdasarkan penilaian yang seksama terhadap segala usaha dan upaya yang telah dilakukan sejak diundangkannya Undang-undang tersebut pada tanggal 12 Mei 1992 ternyata tingkat pemahaman, persiapan, dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

kesiapan yang diperlukan bagi pelaksanaan Undang-undang tersebut masih perlu lebih ditingkatkan dan karenanya masih memerlukan waktu yang lebih cukup lagi.

Dengan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, maka apabila Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap akan mulai diberlakukan tanggal 17 September 1992, diperkirakan akan dapat menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan penangguhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut selama 1 (satu) tahun, yaitu dari tanggal 17 September 1992 sampai tanggal 17 September 1993.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan bahwa Undang-undang itu mulai berlaku tanggal 17 September 1992. Dengan demikian, penangguhan mulai berlakunya Undang-undang tersebut, juga harus ditetapkan dengan Undang-undang. Karena penyelesaian pembuatan Undang-undang serupa memerlukan waktu, sementara saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut yaitu tanggal 17 September 1992 sudah semakin dekat, maka penangguhan waktu berlakunya Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan dengan Undang-undang ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Dengan ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 17 September 1993.

Pasal II Cukup jelas