Pasal 43

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang

Izin Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:

• memperlihatkan:

1. Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau
2. Izin Panas Bumi atau salinan yang sah;

• memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan
• melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Jika …

(2) Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau

pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.