Pasal 24

(1) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit:

• nama Badan Usaha;
• nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
• jenis kegiatan pengusahaan;
• jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;
• hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;
• Wilayah Kerja; dan
• tahapan pengembalian Wilayah Kerja.

(2) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk

Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:

• mendapatkan …

• mendapatkan:

1. izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau
2. izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan

• melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin memanfaatkan kawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.