Pasal 54

(1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

• membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;

• meminta pemegang saham menambah modal;

• meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;

• meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;

• meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;

• meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

• meminta . . .

PRESIDEN

• meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
• meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.

(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

(3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat

mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.