MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1948

TENTANG

MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947

TENTANG

PAJAK RADIO.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Undang-undang "Pajak Radio" perlu ditambah dengan pasal-pasal yang mengenai pembebasan pembayaran, penagihan, penyegelan, pengembalian kelebihan pembayaran dan batas waktu penagihan;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DARI UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO.

Pasal 1.

Undang-undang pajak radio (Undang-undang No. 12 tahun 1947) diubah dan ditambah sebagai berikut : I. Semua perkataan "pesawat penerimaan radio" yang terdapat dalam Undang-undang tersebut harus dibaca "pesawat penerima radio". II. Pasal 3 diubah sebagai berikut :

(1) Dibebaskan dari pajak pesawat-pesawat penerima radio :

• yang dipakai oleh dan untuk kepentingan jawatan-jawatan yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio- umum;
• yang dipakai oleh Tentara melulu untuk kepentingan ketentaraan;
• yang termasuk dagangannya seorang pedagang radio, selebihnya dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan;
• yang dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari negara-negara asing, pesawat-pesawat yang diperbantukan padanya yang ada di Indonesia dan orang-orang yang bekerja dan berdiam serumah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka ini orang asing dan di Indonesia tidak mempunyai pencaharian dan perusahaan;
• yang tidak dipakai dan oleh karena itu disegel.

(2) Kepala Kantor Telepon atau pegawai yang ditunjuk olehnya ataupun pegawai yang

ditetapkan oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon diwajibkan memasang segel dimaksud dalam ayat 1 huruf e.

(3) Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat

dipakai dengan tidak merusak segel itu". III. Sesudah pasal 9 ditambahkan pasal-pasal baru sebagai berikut:

Pasal 9a.

Penuntutan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak guna menagih pajak, biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut Undang-undang ini, dan permintaan kembalinya apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan, diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9b.

Pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, pun juga atas pesawat radio yang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat itu berada.

Pasal 9c.

(1) Tuntutan piutang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a,

berhak utama dari hutang-hutang lain, terkecuali hutang yang berhak utama yang disebutkan dalam pasal 1139 No. 1 dan No. 4 dan 1149 No. 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan gadai yang diadakan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yang berlaku sebelum awal bulan untuk mana pajak itu harus dibayar.

(2) Hak Utama ini tidak berlaku lagi setahun terhitung dari awal bulan untuk mana pajak itu

dibayar atau jika dalam waktu tersebut dikeluarkan surat paksa, setahun terhitung dari tanggalnya pemberitahuan tuntutan untuk membayar yang terakhir.

Pasal 9d.

Pegawai yang berkewajiban memasang segel dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang pajaknya menunggak 2 bulan berturut-turut dan membukanya setelah tunggakan, biaya penagihan, denda dan ongkos dibayar sepenuhnya.

Pasal 9e.

Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Kantor Pos yang bersangkutan dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan itu kepada yang berhak.

Pasal 9f.

(1) Penagihan pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib dibayar

menurut Undang-undang ini, habis waktunya sesudah tiga tahun terhitung dari akhir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayar.

(2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan

ongkos penuntutan habis waktunya tiga tahun dihitung dari timbulnya hak untuk meminta kembali.

Pasal 2.

Undang-undang ini berlaku sejak pengumumannya,

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 1948.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 12 Juni 1948. Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1948.

TENTANG

UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DARI UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO.

Pasal 3 Undang-undang Pajak Radio dalam mana diatur pembebasan pembayaran pajak

diubah sedemikian rupa, sehingga pesawat-pesawat penerima radio yang dipakai oleh Jawatanjawatan yang pekerjaannya langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyelenggaraan siaran radio, yaitu jawatan R.R.I. dan P.T.T. tidak dikenakan pajak. Pembebasan ini mengenai pesawat-pesawat yang dipakai guna menyelenggarakan dan mengawasi siaran-siaran radio dan yang dipakai guna menyelenggarakan dan mengawasi siaran-siaran radio yang dipakai sebagai radio Umum. Untuk menghindarkan salah faham, maka yang dipandang sebagai radio umum dalam Undang-undang ini yaitu pesawat-pesawat dari Jawatan R.R.I. yang dipergunakan/dipinjamkan untuk ditempatkan ditempat-tempat dimana umum (sembarang orang) sewaktu-waktu dapat mendengarkan siaran-siaran penerangan-penerangan dlsb, sehingga perkataan "Umum" harus diberi arti yang sebenar-benarnya. Dengan begitu maka dari pesawat-pesawat radio yang ditempatkan (dipinjamkan) dikantor-kantor atau gedung-gedung dan "dikatakan" dipergunakan sebagai radio umum pajak radio tak dapat dibebaskan, meskipun pesawat-pesawat itu ada kepunyaan jawatan R.R.I.. Pembebasan pajak dari pesawat-pesawat yang dipakai oleh jawatan lain yang maksudnya dipergunakan sebagai radio umum, tidak diberikan, karena penerangan dengan radio dianggap R.R.I.-lah yang mempunyai kewajiban dan untuk mana diberi pembebasan pajaknya.

Selanjutnya pesawat-pesawat yang dipakai oleh Tentara melulu untuk kepentingan ketentaraan dianggap perlu diberi pembebasan. Pembebasan mengenai para duta, konsul negara asing dan lain-lain sebagainya adalah suatu pembebasan yang telah lazim dimuat di dalam lain-lain Peraturan pajak, yang sifatnya sama atau hampir sama dengan Undang-undang pajak radio ini.

Selain dari itu sudah selayaknya dan seadilnya , jika pesawat-pesawat yang merupakan barang dagangan seorang pedagang radio, dibebaskan juga, oleh karena pesawat itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan harus dijaga supaya pajak jangan menjadi rintangan bagi perdagangan.

Untuk menjaga jangan sampai dilakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan pembebasan, maka ditetapkan, bahwa pesawat-pesawat yang dibebaskan itu harus memenuhi syaratsyarat :

• ditempatkan ditempat penjualan radio;
• untuk dijual.

Agar supaya dengan diadakan pembebasan ini tidak pula timbul ketidak-adilan disebabkan pedagang tidak diharuskan membayar pajak meskipun ia dapat memakai pesawat yang ada ditempat penjualan, bahwa pedagang ditempat penjualan, harus membayar pajak untuk satu pesawat. Pesawat-pesawat yang untuk percobaan atau demonstrasi ditempatkan dirumah calon pembeli dengan idzin Kepala Kantor Pos yang bersangkutan dapat dianggap sebagai ditempatkan ditempat penjualan. Untuk pesawat yang dipakai dirumah (bukan tempat penjualan) untuk kepentingannya pedagang sendiri, dengan sendirinya harus dibayar pajak juga.

Pasal 9a.

Sesuai dengan aturan penagihan dan pengembalinan apa yang telah dibayar dari pajak-pajak tidak langsung yang telah ada (bea meterai, bea balik nama, bea warisan dll.nya), untuk menguatkan penagihan dan memaksa wajib pajak taat kepada Undang-undang, maka diadakan pasal 9a. Cara mengerjakan aturan-aturan mengenai soal itu dapat disesuaikan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921 (Tambahan ditetapkan dengan Stbl. 1936 No. 692), dengan menunjuk pada Peraturan tersebut.

Pasal 9b dan c.

Dalam pasal-pasal ini diadakan Peraturan tentang cara pemungutan pajak atas barang-barang kepunyaan wajib pajak serta tentang hak lebih dari piutang pajak.

Pasal 9d.

Pasal ini diadakan, agar wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dua bulan berturut-turut tidak diberi kesempatan untuk mempergunakan pesawat yang bersangkutan, sebelum segala hutang yang terjadi karena kelalaian itu dibayar sepenuhnya.

Pasal 9e.

Pengembalian kelebihan pembayaran menurut pasal ini ialah pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak dsb. yang dengan disengaja dibayar atau seharusnya tidak usah dibayar.

Pasal 9f.

Sesuai dengan Peraturan tentang batas waktu baik dalam hal penagihan, maupun dalam hal permintaan kembali kelebihan pembayaran yang pajak dsb. yang mengenai bea meterai pembatasan waktu itu ditetapkan juga 3 tahun.