MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1947

TENTANG

MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan luar biasa untuk sementara waktu perlu diadakan pajak atas pesawat penerimaan radio;

Mengingat : pasal 5, 20, 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; Perundang-undangan Dengan persetujuan Badan Pekerja KomitePeraturan Nasional Pusat; ditjenMemutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO.

Pasal 1.

Dari semua pesawat penerimaan radio dipungut pajak yang dinamai "Pajak Radio".

Pasal 2.

Yang dimaksudkan dengan pesawat penerimaan radio dalam Undang-undang ini, ialah segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche golven).

Pasal 3.

Pesawat penerimaan radio akan dibebaskan dari pajak jika pesawat itu tidak dipakai dan karena itu disegel. Yang berwajib memasang segel itu ialah Kepala Kantor telepon atau pegawai yang

www.djpp.depkumham.go.id

ditunjuk olehnya. Segala itu dipasang demikian rupa sehingga pesawat penerimaan radio itu tidak dapat dipakai kembali dengan tidak merusakkan segel itu.

Pasal 4.

Besarnya pajak buat tiap-tiap pesawat penerimaan radio ialah R. 5,- untuk sebulan almanak.

Pasal 5.

Yang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat penerimaan radio.

Pasal 6.

Buat mereka yang mulai menjadi wajib-pajak, sebagian dari sebulan yang melebihi 10 hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak.

Pasal 7.

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 hari bulan yang berjalan pada Kantor Pos dimana radio didaftarkan atau diminta pendaftaran telah dipindahkan. Perundang-undangan

Pasal 8. (1) Tanda pembayaran pajak radioPeraturanharus disimpan bersama- sama dengan tanda

pendaftaran pesawat itu. ditjen

(2) Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan

tanda pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya.

Pasal 9.

(1) Jika pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum

dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar R. 0,50,- Jika wajib-pajak menunggak pajak dua bulan berturutturut dikenakan denda sebesar R. 100,-.

(2) Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Kantor Penetapan

Pajak, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan.

Pasal 10.

Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Undang-undang ini ialah :

• Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuknya atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon;

www.djpp.depkumham.go.id

• Pulisi dan pegawai negeri lain, yang pada umumnya berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran-pelanggaran.

Pasal 11.

(1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Radio"

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947.

(3) Untuk Sumatera besarnya uang tersebut dalam pasal 4 dan 9 ditetapkan oleh

Menteri Keuangan.

Pasal 12.

Peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO. MenteriPerundang-undanganKeuangan, PeraturanSJAFROEDIN PRAWIRANEGARA. ditjen Diumumkan pada tanggal 5 Mei 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN UNDANG-UNDANG 1947 No. 12.

Dalam jaman pemerintah Belanda siaran radio diurus oleh N.V. "NIROM" dan iuran-iuran dari pemegang-pemegang pesawat radio dipungut oleh badan itu. Siaran radio sekarang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk keperluan itu. Oleh karena itu sudah selayaknya jika pemerintah sekarang memungut iuran sebagai dimaksud dengan mengganti sifatnya sebagai pajak atas pesawat penerimaan radio. Menurut keterangan dari Pejabatan P.T.T. jumlah pesawat penerimaan radio yang telah didaftarkan atas Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, tanggal Yogyakarta, 18 Juli 1946, di Jawa dan Madura pada akhir bulan Desember 1946 adalah 37238 buah. Jumlah pesawat radio ada di Sumatera belum dapat diketahui. Undang-undang menetapkan besarnya pajak radio R 5,- sebulan. Atas jumlah pesawat radio tersebut di atas penerimaan pajak untuk tahun anggaran dapat dihitung

R.2.000.000,-

Jumlah pajak sebesar R. 5,- sebulan dapat dianggap tidak berat, mengingat bahwa yang mempunyai pesawat radio pada dewasa ini ialah orang-orang boleh dikatakan yang agak mampu. Perundang-undangan Peraturan ditjen