Pasal 38

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa

keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda

yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata

kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan

pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya

untuk mewakili negara.

Angka 7

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II …

Pasal II

Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150