Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan

pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang

berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak

bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif

menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B …

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang

dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana

korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini

sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut

dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan

jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah

alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan

hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus

tersebut.