Pasal 32

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang

berselisih.

(2) Kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam surat

perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Surat perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

• nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
• pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan;
• jumlah arbiter yang disepakati;
• pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase; dan
• tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih.