Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian

meliputi

• Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:

1. Batas tingkat solvabilitas;

2. Retensi sendiri;

3. Reasuransi;

4. Investasi;

5. Cadangan teknis; dan

6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;

• Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:

1. Syarat-syarat polis asuransi;

2. tingkat premi;

3. Penyelesaian klaim;

4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan darl

penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN