Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 12

(1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c

direncanakan sebesar Rp188.101.019.444.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun seratus satu miliar sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

  • DAK fisik;
  • DAK nonfisik; dan
  • Hibah kepada Daerah.

(2) Pengalokasian DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal Daerah dan kinerja Daerah, serta tata kelola keuangan negara yang baik.

(3) Pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif.

(4) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp53.822.463.835.000,00 (lima puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

  • bidang pendidikan sebesar Rpl5.820.300.000.000,00 (lima belas triliun delapan ratus dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah);

  • bidang kesehatan sebesar Rp13.400.000.000.000,00 (tiga belas triliun empat ratus miliar rupiah);

  • bidang ...

SK No 189697 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp312.734.878.000,00 (tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  • bidang industri kecil dan menengah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
  • bidang usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  • bidang pertanian sebesar Rp2.462.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta rupiah);
  • bidang kelautan dan perikanan sebesar Rpl.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);
  • bidang pariwisata sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah);
  1. bidang jalan sebesar Rpl2.205.228.957.000,00 (dua belas triliun dua ratus lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); J. bidang air minum sebesar Rp2.441.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah);
  • bidang sanitasi sebesar Rpl.693.700.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
  1. bidang irigasi sebesar Rpl.688.900.000.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);

  • bidang lingkungan hidup sebesar Rp137.630.744.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

  • bidang kehutanan sebesar Rp31.869.256.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

  • bidang perdagangan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah);

  • bidang ...

SK No 189513 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bidang transportasi perdesaan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
  • bidang transportasi perairan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah); dan
  • bidang infrastruktur energi terbarukan sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar rupiah).

(5) DAK fisik bersifat tematik dan lintas bidang digunakan

untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar guna mendukung:

  • peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
  • percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
  • pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
  • penguatan daya saing usaha.

(6) Dalam rangka menjaga capaian keluaran (output) DAK fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah menyampaikan rencana kegiatan untuk mendapat persetujuan Pemerintah.

(7) DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp133.764.61 l.642.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar enam ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:

  • dana bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp59.493.556.448.000,00 (lima puluh sembilan triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

  • dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebesar Rp56.651.935.292.000,00 (lima puluh enam triliun enam ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

  • dana ...

SK No 189696 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

  • dana bantuan operasional kesehatan sebesar Rp12.878.672.152.000,00 (dua belas triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh duajuta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
  • dana bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp3.239.300.000.000,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah);
  • dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
  • dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya sebesar Rpl69.975.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  • dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rpl33.300.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
  • dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah sebesar Rp65.827.750.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  • dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp132.000.000.000,00 {seratus tiga puluh dua miliar rupiah); J. dana fasili tasi penanaman modal se besar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
  • dana ketahanan pangan dan pertanian se besar Rp300.045.000.000,00 (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah); dan
  1. dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(8) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf c direncanakan sebesar Rp513.943.967.000,00 (lima ratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 13 ...

SK No 189511 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

← Pasal 11 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 13 →