Pasal 42

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain berupa:

• pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
• pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
• pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

(3) Petani . . .

(3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan

modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.