Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

• anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha

milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan;

• jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah

pusat dan daerah; dan/atau

• jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.