Pasal 10

(1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan

dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan

Menteri Keuangan.

(2) Pelaksanaan …

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.