Pasal 42

(1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak

Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor

63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) yang belum

dapat diselesaikan pada saat berlakunya Undang-undang ini

ditetapkan sebagai berikut:

• dalam...

PRESIDEN

• dalam hal Surat Paksa sudah diterbitkan tetapi belum

diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan,

Surat Paksa dimaksud dinyatakan batal demi hukum;

• dalam hal Surat Paksa sudah diberikan kepada Penanggung Pajak

yang bersangkutan, pelaksanaan sita yang belum diproses

diselesaikan berdasarkan Undang-undang ini;

• dalam hal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sudah

diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan dimaksud dinyatakan batal demi

hukum;

• dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan,

tetap diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun

1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1850).

(2) Gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan

penagihan pajak sebelum tanggal 1 Januari 1998 diajukan kepada

badan peradilan yang bersangkutan.

BAB IX…

PRESIDEN