Pasal 34

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

• apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar

lunas;

• apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah

Penyanderaan itu telah terpenuhi;

• berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; atau

• berdasarkan...

PRESIDEN

• berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera

memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan

sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.

(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan

terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan

Negeri.

(4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon

rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang

telah dijalaninya.

(5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp.

100.000,00 (sertus ribu rupiah) setiap hari.

(6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

(7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap

pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.