Pasal 12

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat

menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk

Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita Pajak membuat Berita

Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,

Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Walaupun...

PRESIDEN

(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat

dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.

(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara

Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat,

meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara

Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada

barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di

tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita

berada, dan atau di tempat-tempat umum.

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.