Pasal 10

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan

dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat

hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak,

nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita

Pajak kepada:

• Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat

lain yang memungkinkan;

• orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang

bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung

Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

• salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang

mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah

meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

• para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan

harta warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada:

• pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat

kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka

maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

• pegawai...

PRESIDEN

• pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat

usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak

dapat menjumpai salah seorang sebagimana dimaksud pada huruf

a.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan

kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam

hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk

melakukan pemberesan, atau likuidator.

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa

khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat

Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa

disampaikan melalui Perintah Daerah setempat.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui

tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,

penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan

Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang

menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara

lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.

(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja

Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang

wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksana Surat Paksa, kecuali

ditempat lain oleh Menteri atau kepala Daerah.

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagimana dimaksud pada ayat (9)

wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah

dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(11) Dalam...

PRESIDEN

(11) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat

Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan

mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak

mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah

diberitahukan.