Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut

oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku'

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu;

1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut

peraturan perundang-undangan perpajakan;

1. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap,

serta bentuk badan usaha lainnya;

1. Pejabat…

---

PRESIDEN

1. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan

memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman

Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat

lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan

Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat

Paksa, penyitaan dan penyanderaan;

1. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;

1. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan;

1. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak

yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun

pajak;

1. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak

yang dilaksanakan oleh Jurusita ajak kepada Penanggung Pajak

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pemayaran yang meliputi

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun

pajak;

1. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak;

1. Biaya…

---

PRESIDEN

1. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang,

Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan

penagihan pajak;

1. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang

pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan

jaminan utang pajak;

1. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha

pengumpulan peminat atau calon pembeli;

1. Kantor lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan

penjualan secara lelang;

1. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat

oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku;

1. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap

Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara

Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan

Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu;

1. Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan

pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan;

1. Penagihan…

---

PRESIDEN

1. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung

Pajak melunasi utang pajak dan biaya penangihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita;

1. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita;

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati

atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.