Pasal 4

(1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi:

• pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

• dana perimbangan;

• penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus;

• pinjaman Daerah; dan

• lain-lain penerimaan yang sah.

(2) Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

• pajak Daerah;

• retribusi Daerah;

• zakat;

• hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dipisahkan; dan

• lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(3) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan

bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, yang terdiri

atas:

• bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan

sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua

puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80%

(delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen),

PRESIDEN

perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15%

(lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);

• Dana Alokasi Umum …

• Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

• Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa

tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di

wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima

puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen)

untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

(5) Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk

pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam.

(6) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) antara

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dengan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.