Pasal 8

(1) Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen

lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.