Pasal 4

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:

• nama, objek dan subjek pajak;
• dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
• wilayah pemungutan;
• masa pajak;
• penetapan;
• tata cara pembayaran dan penagihan;
• kedaluarsa;
• sanksi administrasi;
• tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan

mengenai:

• pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
• tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa;
• asas timbal balik.