Pasal 11

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur

dengan keputusan Kepala Daerah.