Pasal 42

(1) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera

menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.