Pasal 67

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi

sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta

pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 68 . . .