Pasal 16

(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

• akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
• program kerja;
• susunan pengurus;
• surat keterangan domisili;
• nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
• surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
• surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh:

• Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
• gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
• bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pasal 17 . . .