Pasal 71

(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan elabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan

memperhatikan:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
• potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
• potensi sumber daya alam; dan
• perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

(3) Rencana . . .

PRESIDEN

(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat:

• kebijakan pelabuhan nasional; dan
• rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

(4) Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(5) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis

akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Lokasi Pelabuhan