Pasal 24

(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal

dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan

penugasan.

(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

(5) Pelayaran . . .

PRESIDEN

(5) Pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan secara

terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

(6) Angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal

dan/atau wilayah terpencil dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah setiap tahun.