Pasal 120

(1) Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu.
(2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. (4) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.