Pasal 89

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Merek;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;

• meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan

tindak pidana di bidang Merek;

• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Merek;

• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan,

catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

Merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia.

(4) Penyidik …

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

PRESIDEN

dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.