Pasal 49

(1) Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh Organisasi

Pekerja Sosial untuk menegakkan kode etik Pekerja

Sosial.

(2) Dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan

kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi

pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja

Sosial.

(3) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif,

tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan

anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa:

• peringatan tertulis;

• pembekuan sementara STR; dan/atau

www.peraturan.go.id

2019, No.182 -23-

• pencabutan STR.