Pasal 51

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.

(2) Pemeriksa pada Direktorat Jenderal berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepada Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jenjang dan tunjangan

fungsional di samping hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.