Pasal 129

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

Paten.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Paten;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang Paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

• meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak

pidana di bidang Paten;

• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Paten;

• melakukan …

• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti,

pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak

pidana di bidang Paten; dan

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

Paten.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.