Pasal 7

(1) Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup

kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

(2) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
• kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
• kebudayaan;
• pertanahan; dan
• tata ruang.

(3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan

Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam

urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.