Pasal 7

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

• pengembangan . . .

• pengembangan potensi diri;

• bantuan pangan dan sandang;

• penyediaan pelayanan perumahan;

• penyediaan pelayanan kesehatan;

• penyediaan pelayanan pendidikan;

• penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

• bantuan hukum; dan/atau

• pelayanan sosial.

(2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

• pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

• peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;

• jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;

• kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau

• koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pendataan Fakir Miskin